Dasar hukum waris di Indonesia diatur dalam beberapa sistem hukum yang berlaku, tergantung pada latar belakang agama, budaya, dan pilihan individu yang bersangkutan. Berikut ini adalah beberapa dasar hukum waris yang utama di Indonesia:

1. Hukum Waris Islam

Dasar Hukum:

Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penjelasan: Hukum waris Islam berlaku bagi umat Muslim dan diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan-ketentuan ini mengatur pembagian harta waris secara rinci sesuai dengan syariat Islam, termasuk bagian untuk ahli waris seperti anak, istri, suami, orang tua, dan kerabat lainnya.

Peraturan Terkait:

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

2. Hukum Waris Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Penjelasan: Berlaku untuk masyarakat Indonesia non-Muslim (umumnya warga keturunan Eropa dan Tionghoa), hukum ini mengatur pembagian warisan berdasarkan asas-asas hukum perdata. Pembagian warisannya berbeda dengan hukum Islam, dan sering kali didasarkan pada wasiat atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata.

Peraturan Terkait:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

3. Hukum Waris Adat

Dasar Hukum:

Hukum adat setempat yang tidak tertulis.

Penjelasan: Hukum waris adat berlaku di berbagai daerah di Indonesia dan berbeda-beda sesuai dengan kebudayaan setempat. Misalnya, di beberapa daerah, pembagian waris berdasarkan garis keturunan laki-laki, sementara di daerah lain berdasarkan garis keturunan perempuan atau campuran keduanya.

Peraturan Terkait:

Tidak ada undang-undang tertulis yang spesifik; berdasarkan tradisi dan kebiasaan setempat.

4. Hukum Waris Khusus (Agama Lain)

Dasar Hukum:

Kitab-kitab suci agama lain (Kristen, Hindu, Buddha, dll.).

Penjelasan: Bagi penganut agama non-Muslim selain Kristen, seperti Hindu, Buddha, dan agama-agama lokal lainnya, aturan waris biasanya didasarkan pada ajaran agama masing-masing. Namun, sering kali juga mengikuti ketentuan umum dari KUH Perdata jika tidak diatur secara spesifik dalam agama tersebut. Dengan demikian, pembagian warisan di Indonesia dapat mengikuti sistem hukum yang berbeda-beda tergantung pada konteks agama, suku, dan pilihan hukum yang diinginkan oleh pewaris atau ahli waris.